HAK, KEWAJIBAN DAN KODE ETIK GURU


guru

MUKADIMAH

Ehmm… saya tiba-tiba teringat betapa saat kecil masih duduk di bangku SD kalau ditanya tentang cita-cita besok kalau besar mau jadi apa? maka secara konsisten selalu saya jawab ingin menjadi guru. Bayangan saya saat itu guru sungguh sosok yang mulia, pahlawan tanpa tanda jasa, dan manusia paripurna yang tahu dalam segala hal sehingga meskipun katanya bergaji kecil tetapi begitu terhormat dalam kedudukan di lingkungan tempat tinggalnya.

Dan sekarang setelah berumur hampir 37 tahun (bukan umur yang muda lagi tentu) dan telah menjadi guru SMK selama hampir 12 tahun (juga bukan waktu yang singkat) maka gambaran guru sebagai sosok super hero seperti impian kanak-kanak menjadi dipertanyakan lagi. Sungguhkah telah berhasil menjadi guru yang baik? bahkan ketika guru secara resmi dinyatakan sebagai profesi lewat Undang-undang Guru dan Dosen (UU No. 14 Tahun 2005) yang ditindaklanjuti dengan pemberian tunjangan sertifikasi yang menurut sebagian besar profesi non guru menganggap cukup untuk kesejahteraan guru, maka sungguhkah guru yang ada sekarang ini benar-benar secara signifikan turut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ? tetapi kenyataan menunjukkan bahwa bangsa ini tidak semakin cerdas bahkan dianggap semakin hilang jati diri dan karakternya? Dan guru berada di barisan paling depan sebagai kambing hitam yang dipersalahkan atas carut marut kondisi kehidupan berbangsa yang tidak juga menuju pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Dengan alasan tersebut di atas saya mencoba memberanikan diri untuk mulai posting kali ini dan beberapa hari/minggu ke depan membahas tentang guru. Posting perdana membahas tentang permasalahan yang paaling mendasar terhadap suatu profesi yang sering kali kita lupakan, yaitu: hak, kewajiban dan kode etik guru.

***

HAK DAN KEWAJIBAN GURU

Karena guru merupakan jabatan professional, maka setiap guru harus mengetahui dengan benar apa hak-hak dan kewajibannya selaku tenaga professional.

UU GD Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 14 Ayat (1) menegaskan : Bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

  1. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
  2. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  3. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  4. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
  5. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
  6. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan,penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
  7. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
  8. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
  9. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
  10. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
  11. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Sementara Pasal 15 menegaskan:

(1)    Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berupa penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

(2)    Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)    Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Sementara itu kewajiban guru menurut UUGD Nomor 14/2005 Pasal 20 adalah:

  1. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
  2. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  3. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelaminn, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
  4. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika; dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa

KODE ETIK GURU INDONESIA

Etika kerja, etos kerja, dan kode etik merupakan tiga hal yang saling terkait dan mempunyai peranan yang besar dalam mewujudkan profesionalisme dan kualitas kerja. Efektivitas, efisiensi, dan produktivitas suatu pekerjaan akan banyak tergantung kepada tiga unsur tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya memahami, menghayati, dan mengamalkan ketiga dalam keseluruhan kinerjanya. Uraian berikut akan mengemukakan persoalan yang berkenaan dengan hal itu.

Etika, pada hakikatnya merupakan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan tentang moral manusia dalam interaksi dengan lingkungnnya. Secara umum, etika dapat diartikan sebagai suatu disiplin filosofis yang sangat diperlukan dalam interaksi sesama manusia dalam memilih dan memutuskan pola-pola perilaku yang sebaik-baiknya berdasarkan timbangan moral-moral yang berlaku. Dengan adanya etika, manusia dapat memilih dan memutuskan perilaku yang paling baik sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku. Dengan demikian, akan tercipta suatu pola-pola hubungan antar manusia baik dan harmonis, seperti saling menghormati, saling menghargai, saling menolong, dan sebagainya.

Sebagai acuan pilihan perilaku, etika bersumber pada norma-norma moral yang berlaku. Sumber yang paling mendasar adalah agama sebagai sumber keyakinan yang paling asasi, filsafat hidup. Dalam dunia pekerjaan, etika sangat diperlukan sebagai landasan perilaku kerja para guru dan tenaga kependidikan lainnya. Dengan etika kerja itu, maka suasana dan kualitas kerja dapat diwujudkan sehingga menghasilkan kualitas pribadi dan kinerja yang efektif, efisien, dan produktif. Etika kerja lazimnya dirumuskan atas kesepakatan para pendukung pekerjaan itu dengan mengacu pada sumber-sumber dasar nilai dan moral tersebut di atas. Rumusan etika kerja yang disepakati bersama itu disebut kode etik.

Agama sebagai sumber norma dan etika kerja telah banyak dicontohkan oleh para nabi dan  ulama’ terdahulu sehingga mampu memberikan energi dan spirit  dalam melakukan pekerjaan secara profesional. Berikut ini slogan yang kiranya patut dijadikan landasan etika kerja para guru PAI dalam melaksanakan tugas pembelajaran:

  1. Menjadi guru adalah meneruskan perjuangan para Ulama’,  Ulama’ adalah pewaris para nabi.
  2. Menjadi guru adalah Ibadah
  3. Menjadi guru adalah berkah
  4. Menjadi guru adalah pengabdian ilmu
  5. Menjadi guru adalah amanah

Dari etika kerja itulah kemudian dirumuskan kode etik yang akan menjadi rujukan dalam melakukan tugas-tugas profesi. Dengan kode etik itu pula, perilaku etika para pekerja akan dikontrol, dinilai, diperbaiki, dan dikembangkan. Semua anggota harus menghormati, menghayati, dan mengamalkan isi dan semua kode etik yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, akan tercipta suasana yang harmonis dan semua anggota akan merasakan adanya perlindungan dan rasa aman dalam melakukan tugas-tugasnya.

Untuk berbagai pekerjaan yang tergolong profesional, biasanya telah dibuat kode etik profesi yang ditetapkan oleh masing-masing organisasinya. Pada hakikatnya, semua pekerja dan suatu lingkungan pekerjaan sejenis memerlukan adanya perangkat kode etik yang dirumuskan dan disepakati oleh semua anggotanya. Secara umum, kode etik ini diperlukan dengan beberapa alasan, antara lain seperti berikut:

  1. Untuk melindungi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Untuk mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan persengketaan dan para pelaksana, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal dan eksternal pekerjaan.
  3. Melindungi para praktisi di masyarakat, terutama dalam hal adanya kasus-kasus penyimpangan tindakan.
  4. Melindungi anggota masyarakat dan praktek-praktek yang menyimpang dan ketentuan yang berlaku.

Sebenarnya, kata “etos” bersumber dan pengertian yang sama dengan etika, yaitu sumber-sumber nilai yang dijadikan rujukan dalam pemilihan dan keputusan perilaku. Etos kerja lebih merujuk kepada kualitas kepribadian pekerjaan yang tercermin melalui unjuk kerja secara utuh dalam berbagai dimensi kehidupannya. Dengan demikian, etos kerja lebih merupakan kondisi internal yang mendorong dan mengendalikan perilaku pekerja ke arah terwujudnya kualitas kerja yang ideal. Kualitas unjuk kerja dan hasil kerja banyak ditentukan oleh kualitas etos kerja ini. Sebagai suatu kondisi internal, etos kerja mengandung beberapa unsur antara lain: (1) disiplin kerja, (2) sikap terhadap pekerjaan, (3) kebiasaan-kebiasaan bekerja. Dengan disiplin kerja, seorang pekerja akan selalu bekerja dalam pola-pola yang konsisten untuk melakukan dengan baik sesuai dengan tuntutan dan kesanggupannya.

Disiplin yang dimaksud yaitu bukan disiplin yang mati dan pasif, tetapi disiplin yang hidup dan aktif yang didasari oleh penuh pemahaman, pengertian, dan keikhlasan. Sikap terhadap pekerjaan merupakan landasan yang paling  berperan, karena sikap mendasari arah dan intensitas unjuk kerja. Perwujudan unjuk kerja yang baik, didasari oleh sikap dasar yang positif dan wajar terhadap pekerjaannya. Mencintai pekerjaan sendiri adalah salah satu contoh sikap terhadap pekerjaan. Demikian pula keinginan untuk senantiasa mengembangkan kualitas pekerjaan dan unjuk kerja merupakan refleksi sikap terhadap pekerjaan. Orientasi kerja juga termasuk ke dalam unsur sikap ini, seperti orientasi terhadap hasil tambah, orientasi terhadap pengembangan diri, orientasi pengabdian pada masyarakat. Kebiasaan kerja, merupakan pola-pola perilaku kerja yang ditunjukkan oleh pekerja secara konsisten. Beberapa unsur kebiasaan kerja antara lain: kebiasan mengatur waktu, kebiasaan pengembangan diri, disiplin kerja, kebiasaan hubungan antarmanusia, kebiasaan bekerja keras, dan sebagainya.

Dengan demikian, etos kerja merupakan tuntutan internal untuk berperilaku etis dalam mewujudkan unjuk kerja yang baik dan produktif. Dengan etos kerja yang baik dan kuat, sangat diharapkan seorang pekerja akan senantiasa melakukan pekerjaannya secara efektif dan produktif dalam kondisi pribadi sehat dan berkembang. Perwujudan unjuk kerja ini bersumber pada kompetensi aspek kepribadian yang mencakup aspek religi, intelektual pribadi, fisik, moral, dan sebagainya. Hal itu dapat berarti bahwa merek dipandang memiliki etos kerja yang tinggi dan kuat akan memiliki keunggulan dalam kompetensi-kompetensi tersebut.

Dalam aspek religi, etos kerja bersumber pada kualitas ketaqwaan seseorang yang diwujudkan dalam keseluruhan perilakunya. Dalam hubungan ini, kerja ditandai, antara lain dengan kualitas iman, ihsan, ikhlas, dan istiqomah. Secara intelektual, etos kerja berpangkal pada kualitas kompetensi penalaran yang dimilikinya yaitu perangkat pengetahuan yang diperlukan untuk menunjang unjuk kerja dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pekerjaannya.

Dalam aspek sosial, etos kerja ditunjukkan dengan kualitas kompetensi sosial yaitu kemampuan melakukan hubungan sosial secara efektif, seperti dalam sifat-sifat luwes, komunikatif, senang bergaul, banyak hubungan, dan sebagainya. Selanjutnya, secara pribadi (personal), etos kerja tercermin dan kualitas diri yang sedemikian rupa dapat menunjang keefektivan dalam pekerjaan seperti sifat-sifat mampu mengenal dan memahami diri, penampilan diri, jujur, dan sebagainya. Secara fisik, etos kerja bersumber dan tercermin dalam kualitas kondisi fisik yang memadai sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Sementara itu, secara moral, etos kerja bersumber dan kualitas nilai moral yang ada dalam dirinya. Mereka yang beretos kerja kuat akan memiliki nilai-nilai moral yang kuat sebagai kendali dan seluruh perilakunya.

Loyalitas kerja merupakan kondisi internal dalam bentuk komitmen dan pekerja terhapap berbagai aspek yang berkaitan dengan pekerjaannya. Loyalitas kerja merupakan landasan dan haluan berperilaku kerja dalam bentuk kesediaan untuk mengikuti dan menaati hal-hal yang menjadi keharusannya. Adapun yang menjadi sasaran loyalitas, antara lain negara, pemerintah, masyarakat, organisasi, majikan, dan atasan.

Dengan loyalitas ini, pekerja akan merujuk bentuk dan kualitas perilaku unjuk kerjanya. Loyalitas kerja akan ditunjukkan dengan kesediaan secara ikhlas untuk menaati dan melaksanakan segara ketentuan dan tugas-tugas yang diberikannya. Ia bekerja untuk kepentingan keberhasilan lingkungan tempat ia bekerja. Sikap merasa bagian dan lingkungan kerja, sikap rasa memiliki lingkungan kerja, merupakan contoh sikap loyalitas kerja.

Loyalitas kerja sangat diperlukan untuk mengarahkan perilaku unjuk kerja secara memadai. Sebagai suatu komitmen, para pekerja harus memahami dan menghayati maksud dan isi loyalitas itu, agar dapat mengamalkannya secara aktif dan dinamis. Para pekerja harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai kepada siapa ia harus loyal, dalam bentuk bagaimana loyalitas diwujudkan, dan sebagainya. Loyalitas yang pasif dan mati hanya akan membuat kekakuan kerja dan dapat merusak integritas pribadi dan pekerjaan. Etika kerja dan etos kerja sangat menentukan prwujudan loyalitas kerja. Artinya, mereka yang menaati etika kerja dan memiliki etos kerja yang tinggi dan kuat, cenderung akan memiliki loyalitas kerja yang baik.

Keguruan merupakan suatu jabatan profesional karena pelaksanaannya menuntut keahlian tertentu melalui pendidikan formal yang khusus serta rasa tanggung jawab tertentu dan para pelaksananya. Suatu profesi merupakan posisi yang dipegang oleh orang-orang yang mempunyai dasar pengetahuan dan ketrampilan dan sikap khusus tertentu dan mendapat pengakuan dan masyarakat sebagai suatu keahlian. Keahlian tersebut menuntut dipenuhinya standar persiapan profesi melalui pendidikan khusus, dan dilandasi oleh bidang keilmuan tertentu yang secara terus-menerus dikembangkan melalui penelitian, serta pengalaman kerja dalam bidang tersebut. Selanjutnya keanggotaan profesi menuntut keikutsertaan secara aktif dalam ikatan profesi dan usaha-usaha pengembangan profesi melalui penelitian dan pelayanan.

Pekerjaan keguruan tidak dapat lepas dari nilai-nilai yang berlaku. Atas  dasar nilai yang dianut oleh guru, peserta didik (siswa), dan masyarakat,maka kegiatan layanan pendidikan yang diberikan oleh guru dapat berlangsung dengan arah yang jelas dan atas keputusan-keputusan yang berlandaskan nilai-nilai. Para guru seyogyanya berpikir dan bertindak atas dasar nilai-nilai, pribadi dan profesional, dan prosedur yang legal. Dalam hubungan inilah guru seharusnya memahami dasar-dasar kode etik guru sebagai landasan moral dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik profesi merupakan tatanan menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan aktivitas suatu profesi. Pola tatanan itu seharusnya diikuti dan ditaati oleh setiap orang yang menjalankan profesi tersebut.

Meskipun kode etik itu dijadikan sebagai pedoman atau standar pelaksanaan kegiatan profesi, tetapi kode etik ini masih memiliki beberapa keterbatasan antara lain:

  1. beberapa isu tidak dapat diselesaikan dengan kode etik,
  2. ada beberapa kesulitan dalam menerapkan kode etik,
  3. kadang-kadang timbul konflik dalam lingkup kode etik,
  4. ada beberapa isu legal dan etika yang tidak dapat tergarap oleh kode etik,
  5. ada beberapa hal yang dapat diterima dalam waktu atau tempat tertentu. mungkin tidak cocok dalam waktu atau tempat lain,
  6. kadang-kadang ada konflik antara kode etik dan ketentuan hukum,
  7. kode etik sulit untuk menjangkau lintas budaya,
  8. kode etik sulit untuk menembus berbagai situasi.

Dengan memperhatikan pengertian dan keterbatasan di atas, pekerjaan keguruan memerlukan adanya kode etik profesi agar layanan yang diberikan oleh para guru dapat terlaksana secara profesional dan akuntabel.

Kode etik profesi sebagai perangkat standar berperilaku, dikembangkan atas dasar kesepakatan nilai-nilai dan moral dalam profesi itu. Dengan demikian, kode etik guru dikembangkan atas dasar nilai dan moral yang menjadi landasan bagi perilaku bangsa Indonesia. Hal itu berarti seluruh kegiatan profesi keguruan di Indonesia seharusnya bersumber dari nilai dan moral Pancasila. Nilai-nilai itu kemudian dijabarkan secara khusus konsep dan kegiatan layanan keguruan dalam berbagai tatanan. Dalam rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 42 dinyatakan “Setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk: (1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan (3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya”.

Di samping itu, Rekomendasi UNESCO/ILO tanggal 5 Oktober 1988 tentang “Status Guru” menegaskan status guru sebagai tenaga profesional yang harus mewujudkan kinerjanya di atas landasan etika profesional serta mendapat perlindungan profesional.

Mengingat kode etik itu merupakan suatu kesepakatan bersama dan para anggota suatu profesi, maka kode etik ini ditetapkan oleh organisasi yang mendapat pensetujuan dan kesepakatan dan para anggotanya. Khusus mengenai kode etik guru di Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah menetapkan kode etik guru sebagai salah satu kelengkapan organisasi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI. Pengembangan kode etik guru dalam empat tahapan yaitu: (1) tahap pembahasan/perumusan (lahun 1971-1973), (2) tahap pengesahan (Kongres PGRI ke XIII Nopember 1973). (3) tahap penguraian (Kongres PGRI XIV, Juni 1979), (4) tahap penyempurnaan (Kongres XVI, juli 1989). Kode etik ini secara terus menerus dimasyarakatkan kepada masyarakat dan khususnya kepada setiap guru/anggota PGRI. Rumusan dan isi senantiasa diperbaiki dan disesuaikan dalam setiap kongres.

Adapun lingkup isi kode etik guru di Indonesia, pada garis besarnya mencakup dua hal yaitu preambul sebagai pernyataan prinsip dasar pandangan terhadap posisi, tugas, dan tanggung jawab guru, dan pernyataan-pernyataan yang berupa rujukan teknis operasional yang termuat dalam sembilan butir batang tubuhnya. Kesembilan butir itu memuat hubungan guru atau tugas guru dengan :

  1. pembentukan pribadi peserta didik,
  2. kejujuran profesional,
  3. kejujuran dalam memperoleh dan menyimpan informasi tentang peserta didik,
  4. pembinaan kehidupan sekolah,
  5. orang tua murid dan masyarakat,
  6. pengembangan dan peningkatan kualitas diri,
  7. sesama guru (hubungan kesejawatan),
  8. organisasi profesi, dan
  9. pemerintah dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.

PGRI telah merumuskan poin-poin  kode etik guru Indonesia, adalah sebagai berikut:

  1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
  2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
  3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
  4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar.
  5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
  6. Guru secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
  7. Guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
  8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
  9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Penerapan kode etik guru di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala baik internal maupun eksternal. Kedudukan profesi keguruan di Indonesia masih belum memiliki kejelasan dan ketegasan, termasuk kesesuaian dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu berkaitan erat dengan belum terwujudnya satu sistem yang efektif mengenai manajemen guru di Indonesia khususnya yang menyangkut aspek-aspek standar, rekrutmen, seleksi, pendidikan, penempatan, pembinaan, promosi dan mutasi, dan sebagainya. Guru belum berada dalam posisi secara proporsional dalam keseluruhan proses sistem pendidikan nasional Indonesia. Sementara itu; sebagai suatu profesi yang masih berkembang, rentangan keragaman para petugas masih cukup luas, di samping belum memasyarakatnya kode etik di kalangan para guru itu sendiri.

Keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan sebagai infrastruktur pengembangan sumber daya manusia, belum teraktualisasikan secara nyata dalam keseluruhan kemauan dan tindakan politik. Belum terdapat satu kebijakan pemerintah untuk menempatkan guru pada posisi dan proporsi yang mendukung perwujudan profesi keguruan secara efektif. Sementara itu, masyarakat luas masih belum memiliki pemahaman yang jelas terhadap profesi keguruan, dan kalaupun ada masih dalam pandangan sempit dan subjektif.

Perlu diakui pula bahwa unjuk kerja para guru dewasa ini dalam berbagai tatanan masih belum dapat terwujud secara konseptual dan profesional. Masyarakat pengguna jasa layanan keguruan belum memberikan respon yang proporsional dalam berbagai tatanan. Sanksi terhadap berbagai kasus pelanggaran etika keguruan belum dapat diterapkan secara proporsional karena belum tersedia perangkat ketentuan hukum yang baku. Hal ini pula yang mungkin merupakan salah satu sebab belum adanya pengakuan yang objektif dari masyarakat dan pemerintah.

***

(Sumber: Materi PLPG Sertifikasi Guru Tahun 2012 Rayon 206 Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s